Lebih dari satu dekade yang lalu banyak perusahaan negara di Indonesia mengalami privatisasi. Tujuan privatisasi tersebut selain untuk menambah kas keuangan negara yang saat itu mengalami keterpurukan, juga untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara tersebut. Pada saat itu ada anggapan kuat bahwa agar dapat efisiensi dan meraih keuntungan yang memadai, perusahaan harus dialihkan pengelolaannya ke pihak swasta yang dipandang lebih profesional. Namun ternyata, perkembangan perusahaan negara di berbagai negara yang terjadi dewasa ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak perusahaan negara yang dimiliki dan dikelola beberapa negara telah mampu beroperasi dalam skala global dan mampu menggantikan peran perusahaan swasta skala global yang pernah merajalela sebelumnya.

Perusahaan negara seperti Gazprom dari Rusia, Khazanah dari Malaysia, atau Vale dari Brasil ternyata telah mampu menggantikan peran perusahaan swasta raksasa global semacam Exxon, BP atau General Electric yang terkadang memiliki aset dan pengaruh yang melebihi negara. Kebangkitan berbagai perusahaan negara di berbagai negara ini menunjukkan bahwa peran dominan negara dalam perekonomian telah datang lagi. Perusahaan negara telah berjaya kembali. Hal ini terjadi seiring dengan keterpurukan beberapa perusahaan swasta multinasional akibat diterpa badai krisis ekonomi global beberapa waktu lalu. Arah angin telah berubah. Presiden Lula da Silva dari Brasil yang dianggap sebagai presiden yang berhasil membangun negaranya menyatakan bahwa pemerintah negara seharusnya memperkuat peran perusahaan negara dalam perekonomian, bukan malah melakukan privatisasi atasnya.

Berbeda dengan perusahaan swasta, negara sering beritikad mendominasi penguasaan pasar bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga demi pencapaian tujuan dan kekuasaan politik. Dengan menguasai sumber-sumber ekonomi, negara akan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mempertahankan kekuasaan politik yang telah diperolehnya. Contoh yang paling jelas adalah apa yang dilakukan rezim komunis di Cina. Dengan menguasai sumber daya ekonomi hingga ke seluruh penjuru dunia, pemerintahan Cina mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mencegah terjadinya kerusuhan politik yang akan dapat mengakibatkan keruntuhan rezim yang ada. Di samping itu, juga dapat meningkatkan kekuatan tawar terhadap negara-negara lain di dunia. Dengan kekuatan ekonominya, Cina dan Rusia mampu melakukan tekanan, dan mampu melawan tekanan politik dan ekonomi yang sering dilancarkan negara-negara Barat di masa lampau.

Kritik terhadap pelanggaran hak asasi yang dulu sering dilancarkan kepadanya bisa ditangkal dengan baik karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

Secara umum buku karya Ian Bremmer ini membahas sepak terjang kapitalisme negaya yang berkembang pada abad ke-21 ini. Kapitalisme negara merupakan suatu sistem dimana negara memainkan peran utama sebagai aktor ekonomi dan menggunakan pasar terutama sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan politis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa menganut kapitalisme negara dan pasar bebas tidaklah terlalu jelas. Keduanya berorientasi pasar, tetapi ketika dihadapkan pada pilihan antara melindungi hak-hak individu, produktivitas ekonomi dan prinsip-prinsip kepentingan pelanggan di satu sisi dan kepentingan untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan politik, kapitalisme negara akan selalu memilih menjalankan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa. Motif kebijakan ekonomi yang utama adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik, bukan semata-mata mencapai kesejahteraan rakyat. Perlu ditekankan disini bahwa pemerintah sering menggunakan berbagai perusahaan negara yang dimilikinya untuk meraih tujuan politik, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Munculnya kapitalisme negara secara internasional dapat juga dilihat sebagai bentuk baru merkantilisme. Dimana dalam arus perdagangan internasional, tujuan utamanya dalah memperkuat kekuasaan dan pengaruh negara, baik terhadap rakyatnya sendiri maupun negara lain. Walaupun perusahaan negara umumnya dikelola para manajer profesional, bukan ditunjuk secara politis, ada kecenderungan aparatur negara selalu tergoda untuk ikut campur dalam pengelolaan perusahaan tersebut untuk kepentingan politisnya.

Kemunculan kapitalisme negara khususnya di Cina, Rusia dan Arab telah mendatangkan berbagai ancaman serius dalam percaturan politik internasional dan ekonomi global. Memang bagi negara maju, perang dingin telah selesai, tetapi tantangan baru yang berupa kemunculan berbagai perusahaan negara ini telah mendatangkan berbagai persoalan yang tidak mudah diatasi. Sebagai contoh, pemimpin politik Cina menggunakan sumber daya yang dimiliki negara untuk membeli akses jangka panjang di bidang minyak mentah, gas alam, dan berbagai komoditas lain yang diperlukan untuk menggerakkan ekonomi Cina, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan Partai Komunis Cina agar tetap dapat bertahan dalam jangka panjang. Secara umum dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah dalam proses pertukaran ekonomi cenderung berujung pada terjadinya distorsi secara politik, birokrasi dan korupsi.

Perusahaan negara cenderung tidak peduli terhadap citra tercorengnya perusahaan tersebut di mata konsumen atau publik internasional. Hal tersebut karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut tidak tergantung pada keberadaan konsumen, tetapi pada kebaikan yang diberikan kepada negara. Sementara perusahaan swasta semacam Nike terganggu oleh sorotan publik internasional karena menggunakan tenaga kerja di bawah umur di pabriknya yang berada di negara yang sedang berkembang, perusahaan negara tidaklah begitu peduli pada masalah hak asasi manusia semacam ini karena mereka didukung sepenuhnya oleh negara, bukan semata-mata oleh konsumennya.

Perlu disadari bahwa kelemahan mendasar perusahaan swasta adalah para manajer sering hanya berpikir dalam jangka pendek dan akhirnya menjadi akar penyebab krisis ekonomi dunia pada 2008. Maka, perlu campur tangan pemerintah karena mekanisme pasar terbukti hanya berorientasi jangka pendek. Optimalisasi perusahaan negara dapat merupakan suatu model alternatif yang bisa dipilih negara yang sedang berkembang. Dengan memiliki perusahaan negara yang kuat, daya tawar suatu negara dalam percaturan ekonomi dan politik internasional terbukti meningkat, seperti yang telah diperlihatkan Cina, Rusia dan Brasil saat ini. Pengelolaan perusahaan di Indonesia seharusnya dapat mengambil pelajaran berharga dari hal ini.

(Sumber: Majalah SWA sembada No.04/XXVII artikel Buku Tren Bisnis, ditulis oleh Eko Widodo – Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya, Jakarta, Buku The End of The Free Market oleh Ian Bremmer)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s